Skip to main content

Ini 5 Sikap Pemerintah Soal Kisruh Pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Purworejo

Menkopolhukam Mahfud MD telah mengadakan rapat dengan pemangku kepentingan terkait pembangunan bendungan atau Waduk Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Rapat pada Rabu (9/2/2022) yang dihadiri oleh pejabat utama dari Mabes Polri, Mabes TNI, Kemendagri, Kemen PUPR, gubernur Jawa Tengah, Kapolda Jateng.

Kemudian Pangdam Diponegoro, Kabinda Jateng serta pejabat terkait itu membicarakan kisruh warga yang menolak adanya pengukuran lahan dan penambangan batu Andesit di Desa Wadas.

*Mahfud MD Bantah Situasi Desa Wadas Mencekam, Gesekan Terjadi Antar Warga bukan dengan Aparat*

Selain itu Mahfud juga mengadakan pertemuan tertutup dengan pimpinan Komnas HAM untuk mendiskusikan dan mencari informasi yang akurat terkait kisruh penolakan warga Desa Wadas.

Hasil pertemuan tersebut Mahfud menjelaskan pemerintah menyatakan pengukuran dan pembanguan Bendungan Benar tetap berjalan karena bagian dari proyek strategi nasional.

Selain itu pemerintah juga meluruskan informasi yang beredar, terutama di media sosial mengenai kisruh aparat dan warga di Desa Wadas.

Berikut pernyatan Mahfud mengenai polemik pembangunan bendungan Benar di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah;

*Mahfud: Tidak Ada Warga yang Diangkut Paksa dari Rumah, yang Benar Orang Lari ke Rumah Penduduk*

*Pertama, semua informasi dan pemberitaan yang menggambarkan seakan terjadi suasana mencekam di Desa Wadas sama sekali tidak terjadi sebagaimana yang digambarkan.*


*Kedua, situasi dan kondisi di Desa wadas sekarang normal dan kondusif. Seluruh warga yang sempat diamankan di Mapolres Purworejo juga sudah dilepaskan dan sudah kembali ke rumah masing-masing.*

"Tidak ada korban atau penistaan atau penyikasaan. Terutama informasi di medsos. Wadas itu dalam keadaan tenang dan damai, terutama sekarang ini. Yang tidak percaya boleh ke sana, siapa saja itu terbuka tempat itu," ujar Mahfud.

*Mahfud: Keberadaan Aparat di Desa Wadas untuk Cegah Konflik Horizontal, Tidak Ada Kekerasaan*

*Ketiga, pada proses pengamanan memang sempat terjadi gesekan di lapangan, tetapi gesekan itu hanya ekses dan kerumunan masyarakat yang terlibat pro-kontra atas rencana pemabanguan waduk Benar dan Polri hanya melakukan langkah-langka pengamanan gesekan antar warga.*

*Keempat, kegiatan pengukuran tanah oleh petugas Kanwil BPN Jateng akan tetap dilanjutkan dengan pendampingan pengamanan yang terukur melalui pendekatan yang persuasif dan dialogis. Seluruh tahapan kegiatan rencana penambangan selama ini sudah dikoordinasikan dan menyertakan Komnas Ham.*

"Yang saya peroleh dari keterangan Komnas HAM, memang terjadi saling intimidasi di masyarakat sendiri yang melibatkan dua kelompok warga, ada yang pro ada yang kontra, seperti biasa," ujar Mahfud.

*Kelima, agar penambangan dan pembangunan Waduk Benar lancar dan terus didukung masyarakat Gubernur Jateng akan melakukan dialog dengan warga desa Wadas yang masih menolak rencana kegiatan penambangan dengan difasilitasi oleh Komnas ham.*



*"Pemerintah mengimbau agar masyarkat tidak terprovokasi dan turut mempercayakan penyelesaian masalah ini kepada pemerintah dengan tetap mempersilakan masyarakat yang mau melakukan pengecekan,"* ujar Mahfud

https://www.kompas.tv/amp/article/259990/videos/ini-5-sikap-pemerintah-soal-kisruh-pembangunan-bendungan-bener-di-desa-wadas-purworejo?page=all

Baca Juga berita Polrestabes Surabaya dan Kapolrestabes Surabaya.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan SH., S.I.K., M.H,. M.Han. menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan wujud kehadiran anggota Polrestabes Surabaya di lapangan, hal ini bertujuan untuk mendekatkan diri dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya warga kota Surabaya.

“Mari kita laksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan tujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, bersinergi antara Polrestabes Surabaya dengan semua elemen Masyarakat untuk bersama Jogo Suroboyo,” ujar Kombes Pol Yusep Gunawan, Kapolrestabes Surabaya.

Polrestabes Surabaya, Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan.***humas

Comments

Popular posts from this blog

Jadwal Pelayanan SKCK di Polrestabes Surabaya

Surabaya, 15/09/17 : Selamat Pagi Mitra Humas, anda Warga Surabaya dan ingin membuat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)? Perlu anda ketahui kapan waktu dan hari Operasional Pelayanan SKCK di Polrestabes Surabaya. Berikut akan kami sampaikan jadwal pelayanan SKCK Polrestabes Surabaya berlaku mulai tanggal 5 Agustus 2017 : 1. Senin s/d Jumat 08.00 - 14.30 WIB 2. Sabtu 08.00 - 11.00 WIB. Pastikan anda membawa Persyaratan dan Kelengkapan yang dibutuhkan sebelum anda mengajukan permohonan pembuatan SKCK. Semoga informasi ini dapat membantu Mitra Humas Polri sekalian yang ingin membuat atau memperpanjang SKCKnya. Sumber : Fanpage Facebook SKCK Tabes Sby

Nomor Telpon Polsek Jajaran Polrestabes Surabaya

Surabaya, 22/09/17 : Butuh Bantuan Polisi? Hubungi Call Center Bebas Pulsa  112  yang akan terhubung langsung dengan Commad Center Kota Surabaya . Mengingat banyaknya laporan setiap harinya, terkadang anda kesulitan masuk line telpon nomor diatas. Berikut ini kami sampaikan Nomor Telpon dari 23 Polsek Jajaran Polrestabes Surabaya yang dapat membantu anda melaporkan setiap kejadian maupun membutuhkan bantuan Polisi terdekat dengan lokasi tempat tinggal anda saat ini. NOMOR TELPON KANTOR POLISI SEKTOR JAJARAN POLRESTABES SURABAYA 1. POLSEK BUBUTAN :  031-5342094 2. POLSEK BENOWO :  031-7404876 3. POLSEK DUKUH PAKIS :  031-5678145 4. POLSEK GAYUNGAN :  031-8292903 5. POLSEK GENTENG :  031-5341054 6. POLSEK GUBENG :  031-5042704 7. POLSEK JAMBANGAN :  031-8298603 8. POLSEK KARANG PILANG :  031-7663528 9. POLSEK LAKARSANTRI :  031-7413866 10. POLSEK MULYOREJO :  031-3896320 11. POLSEK PAKAL :  031-7402203 12. POLSEK RUNGKUT :  031-8700538 13. POLSEK SAWAHAN :  031-5341048

Polri Ungkap 2 Kasus Penghimpunan Dana Ilegal yang Rugikan Warga Hingga Triliunan

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan bahwa sepanjang tahun 2021 lalu, Korps Bhayangkara telah melakukan pengungkapan dua kasus tindak pidana penghimpunan dana tanpa izin atau ilegal yang merugikan masyarakat.  Sigit mengungkapkan, kasus pertama yang diungkap adalah penipuan, penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh PT. Hanson Internasional dan Koperasi Hanson Mitra Utama.  Menurut Sigit, pada perkara tersebut, pihaknya menangkap tersangka BT bersama 9 orang yang melakukan penghimpunan dana dalam bentuk medium term note/short term borrowing/ringkasan perjanjian hutang dan simpanan berjangka tanpa izin dari OJK. "Kerugian nasabah dalam kasus ini sebesar Rp6,2 triliun," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (27/1/2022). Kemudian perkara kedua, lanjut Sigit adalah pengungkapan kasus dugaan penipuan, penggelapan dan TPPU yang dilakukan oleh PT. Asuransi Kresna Life dengan tersangka i