Skip to main content

Audiensi dengan Kadin, Kapolri Kedepankan Pendampingan-Pencegahan Ciptakan Iklim Investasi Kondusif

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar audiensi bersama dengan perwakilan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Sigit menekankan bahwa, Polri saat ini berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif. Hal itu merupakan salah satu komitmen dari program Polri Presisi yang dicanangkan sejak awal.

"Prinsipnya, kita Kepolisian memiliki program Presisi yang didalamnya memiliki komitmen bagaimana kita mengawal iklim investasi. Dimana itu segaris dengan kebijakan Pemerintah," kata Sigit dalam audiensi tersebut, Selasa (8/3/2022).

Sigit mengungkapkan, dalam menciptakan iklim investasi tersebut, Polri saat ini mengedepankan pencegahan dan pendampingan untuk mencegah terjadinya tindak pidana ataupun pelanggaran lainnya.

Meski begitu, Sigit menegaskan, penegakan hukum dalam hal ini memang tetap diperlukan. Namun, kata Sigit, dengan adanya pencegahan dan pendampingan diharapkan hal itu menjadi upaya terakhir atau Ultimum Remedium.

"Kemudian upaya kita memang lebih mengedepankan pencegahan, kemudian pendampingan. Walaupun tetap menjadi upaya akhir penegakan hukum. Di Polri kami punya konsep itu artinya memang Ultimum Remedium alternatif terakhir," ujar Sigit.

Semangat pendampingan dan pencegahan, menurut Sigit, akan memberikan pemahaman dan edukasi bagi para pengusaha terkait dengan aturan serta perizinan.

Disisi lain, mantan Kabareskrim Polri itu menyebut, Kepolisian juga memberikan pendampingan dan pengawasan terkait dengan anggaran yang bersumber dari negara. Hal itu dilakukan guna mencegah terjadinya kebocoran anggaran serta potensi tindak pidana. 

Dengan adanya kepastian iklim investasi yang aman dan kondusif, menurut Sigit, hal itu memberikan kepastian bagi para investor baik dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 

Oleh sebab itu, Sigit menyambut baik adanya wacana untuk kembali melakukan nota kesepahaman atau MoU antara Polri dengan Kadin. 

"Kita harus memastikan investasi dari luar dan dalam kita kawal agar ada kepastian investor. Hal itu yang menjadi concern kita. Walaupun nota kesepahaman berakhir di 2016," ucap Sigit.

Disisi lain, Sigit menyatakan bahwa, Kepolisian juga mengawasi terkait dengan celah terjadinya kejahatan dari segi usaha yang saat ini memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. 

Menurut Sigit, fenomena dewasa ini kerap ditemukan adanya pelaku usaha ataupun modus investasi yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan tindak pidana, yang sangat merugikan masyarakat banyak. 

"Tetapi banyak juga yang kemudian manfaatkan itu untuk modus penipuan. Hal seperti itu kemudian ada korbannya sehingga masyarakat melapor. Kita harus memproses. Memang ini perlu ada persamaan perspektif," tutur Sigit.

Meski begitu, Sigit menyampaikan, jajarannya akan siap memberikan pendampingan dan pengawasan terkait dengan usaha melalui teknologi informasi yang memang sesuai aturan. Terkait pangan, Sigit menuturkan, Polri juga memiliki peran menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan ke masyarakat. 

"Kita ada Satgas Pangan yang bertugas membantu menjaga kestabilan harga. Khususnya di situasi seperti sekarang ini minyak goreng, ketika terjadi kelangkaan kami membantu kawan-kawan asosiasi pengusaha retail mengecek, untuk mengetahui masalahnya dimana, apakah produsen, bahan baku atau distribusinya. Memang seperti kemarin kita lakukan untuk bantu distribusikan," papar Sigit.

Kesempatan yang sama, Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan & Keamanan Kadin, Bambang Soesatyo mengatakan bahwa, pihaknya berharap dapat menjalin kerjasama dengan Polri.

"Oleh karena itu terutama masalah perizinan, tambang, pabrik, ekspor dan impor. Karena kami juga berupaya untuk menjaga ekonomi dan menjaga investasi di tanah air," tutup Bamsoet sapaan akrabnya.

Comments

Popular posts from this blog

Jadwal Pelayanan SKCK di Polrestabes Surabaya

Surabaya, 15/09/17 : Selamat Pagi Mitra Humas, anda Warga Surabaya dan ingin membuat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)? Perlu anda ketahui kapan waktu dan hari Operasional Pelayanan SKCK di Polrestabes Surabaya. Berikut akan kami sampaikan jadwal pelayanan SKCK Polrestabes Surabaya berlaku mulai tanggal 5 Agustus 2017 : 1. Senin s/d Jumat 08.00 - 14.30 WIB 2. Sabtu 08.00 - 11.00 WIB. Pastikan anda membawa Persyaratan dan Kelengkapan yang dibutuhkan sebelum anda mengajukan permohonan pembuatan SKCK. Semoga informasi ini dapat membantu Mitra Humas Polri sekalian yang ingin membuat atau memperpanjang SKCKnya. Sumber : Fanpage Facebook SKCK Tabes Sby

Nomor Telpon Polsek Jajaran Polrestabes Surabaya

Surabaya, 22/09/17 : Butuh Bantuan Polisi? Hubungi Call Center Bebas Pulsa  112  yang akan terhubung langsung dengan Commad Center Kota Surabaya . Mengingat banyaknya laporan setiap harinya, terkadang anda kesulitan masuk line telpon nomor diatas. Berikut ini kami sampaikan Nomor Telpon dari 23 Polsek Jajaran Polrestabes Surabaya yang dapat membantu anda melaporkan setiap kejadian maupun membutuhkan bantuan Polisi terdekat dengan lokasi tempat tinggal anda saat ini. NOMOR TELPON KANTOR POLISI SEKTOR JAJARAN POLRESTABES SURABAYA 1. POLSEK BUBUTAN :  031-5342094 2. POLSEK BENOWO :  031-7404876 3. POLSEK DUKUH PAKIS :  031-5678145 4. POLSEK GAYUNGAN :  031-8292903 5. POLSEK GENTENG :  031-5341054 6. POLSEK GUBENG :  031-5042704 7. POLSEK JAMBANGAN :  031-8298603 8. POLSEK KARANG PILANG :  031-7663528 9. POLSEK LAKARSANTRI :  031-7413866 10. POLSEK MULYOREJO :  031-3896320 11. POLSEK PAKAL :  031-7402203 12. POLSEK RUNGKUT :  031-8700538 13. POLSEK SAWAHAN :  031-5341048

Polri Ungkap 2 Kasus Penghimpunan Dana Ilegal yang Rugikan Warga Hingga Triliunan

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan bahwa sepanjang tahun 2021 lalu, Korps Bhayangkara telah melakukan pengungkapan dua kasus tindak pidana penghimpunan dana tanpa izin atau ilegal yang merugikan masyarakat.  Sigit mengungkapkan, kasus pertama yang diungkap adalah penipuan, penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh PT. Hanson Internasional dan Koperasi Hanson Mitra Utama.  Menurut Sigit, pada perkara tersebut, pihaknya menangkap tersangka BT bersama 9 orang yang melakukan penghimpunan dana dalam bentuk medium term note/short term borrowing/ringkasan perjanjian hutang dan simpanan berjangka tanpa izin dari OJK. "Kerugian nasabah dalam kasus ini sebesar Rp6,2 triliun," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (27/1/2022). Kemudian perkara kedua, lanjut Sigit adalah pengungkapan kasus dugaan penipuan, penggelapan dan TPPU yang dilakukan oleh PT. Asuransi Kresna Life dengan tersangka i