Skip to main content

Kapolri Minta HIPMI Terus Kawal Seluruh Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Ditengah Pandemi Covid-19

Bali - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada seluruh pengurus maupun anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk mengawal serta mendukung seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia ditengah Pandemi Covid-19. 

Hal tersebut disampaikan Sigit saat menjadi salah satu pemateri di acara Forum Bisnis Sidang Pleno HIPMI dengan tema 'Kolaborasi Pengusaha Muda dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca-Pandemi' di Hotel Trans Resort Bali, Jumat (18/3/2022).

"Kemudian ini menjadi tantangan kita untuk sama-sama mencapai target pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022. Memang betul-betul harus kita jaga, agar terus bisa tumbuh di atas angka lima persen. Karena menjadi syarat kita, bisa terlepas dari yang biasa disebut Middle Income Trap," kata Sigit mengawali materinya. 

Dihadapan anggota HIPMI tersebut, Sigit pun kembali mengingatkan pernyataan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ketika acara Rakernas HIPMI tahun 2021 lalu. 

Sigit menyampaikan bahwa, Presiden Jokowi ketika itu menyatakan kader HIPMI pasti bisa membalik sebuah tantangan menjadi sebuah peluang, membalikkan bencana Pandemi Covid-19 menjadi sebuah kebangkitan ekonomi kita.

"Jadi ini sengaja saya mengingatkan kepada rekan-rekan. Saat ini, Pemerintah sedang melakukan berbagai macam program pemulihan ekonomi nasional. Tentunya peran HIPMI didalamnya melakukan berbagai hal untuk dukung program-program tersebut. Mulai dari sosialisasi, bagaimana mengembangkan upaya usaha-usaha dengan UMKM, e-commerce. Kemudian penyaluran KUR dan juga kegiatan FGD dan talkshow yang tentunya ini kita harapkan lahirkan pengusaha baru," ujar Sigit.

Lebih dalam, Mantan Kabareskrim Polri ini menyebut, dengan adanya perkembangan lingkungan global tentunya hal tersebut juga memberikan dampak terhadap Negara Indonesia. Sehingga, kata Sigit, diperlukan kerjasama hingga sinergitas seluruh stakeholder dalam mengawal program pertumbuhan ekonomi nasional. 

"Yang menjadi tantangan kita saat ini, karena kita berusaha untuk bisa lepas dari Middle Income Trap. Namun disisi lain dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang ada ini tentu jadi tantangan berat. Yang harus tentunya kita lakukan adalah konsolidasi yang kuat untuk bisa menjaga," ucap eks Kapolda Banten itu.

Menurut Sigit, untuk terus mencapai target pertumbuhan perekonomian Indonesia tentunya harus diiringi dengan pengendalian Pandemi Covid-19 yang optimal. Terkait hal itu, Sigit menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal keempat sebesar 5,02. Ia pun berharap, di kuartal pertama 2022 bisa berada di angka 5,3 hingga 5,5. 

Dari segi pengendalian Covid-19, kata Sigit, berdasarkan data Indeks Nikkei akhir tahun lalu, Indonesia menjadi negara yang berada di urutan pertama dalam hal tersebut. Sementara, dari CDC Amerika Serikat, Indonesia berada di kategori level I. Bahkan, Indonesia saat ini menjadi peringkat lima di dunia terbanyak terkait penyuntikan dosis vaksin, dengan jumlah 
360,8 juta. 

"Tentunya kerja keras seluruh stakeholder termasuk didalamnya rekan-rekan HIPMI. Dan ini semuanya penting untuk mendukung agar ditengah Pandemi Covid-19, ekonomi bisa bertumbuh. Karena kuncinya memang negara mana yang bisa mengendalikan laju Covid-19, maka dialah yang menjadi pemenang dan itu yang sekarang terus kita laksanakan," ucap Sigit.

Disisi lain, Sigit mengungkapkan bahwa, Pemerintah Indonesia juga melakukan transformasi ekonomi dengan konsep Green dan Blue Economy. Menurutnya, hal itu untuk menjadikan sumber kekuatan perekonomian yang baru. 

"Saya kira ini memang komitmen yang harus dilakukan untuk menjaga bumi, alam dan masa depan generasi akan datang. Tolong hindari hal-hal yang bisa berdampak perusakan lingkungan. Hindari kawasan hutan lindung untuk masa depan kita," tutur Sigit.

Tak hanya itu, Sigit menyebut, dalam semangat transformasi Presisi, Polri akan berkomitmen untuk terus mendukung dan mengawal iklim usaha dan investasi yang kondusif. Hal itu tertuang dalam transformasi operasional dalam program kedelapan yakni pemulihan ekonomi nasional.

"Terkait dengan kebijakan iklim investasi kami dari Polri telah membuat program Polri Presisi. Saya masukan di dalam program dan kegiatan aksi kita. Tidak usah khawatir kita pasti mendukung mengawal rekan-rekan yg memang memiliki jiwa entrepreneur dan kreatifitas. Kami sudah sampaikan anggota terhadap kegiatan usaha tolong dikawal. Kalau kurang izin lakukan pendampingan," tegas Sigit.

Sigit memaparkan, komitmen iklim investasi dan usaha yang kondusif, Polri telah membentuk Satgas Mafia Tanah, Satgas Penanganan Konflik Sosial, Satgas Waspada Investasi, Satgas PEN, dan lainnya. 

"Namun itu semua tentunya saya harapkan juga, agar program saya bisa berjalan bagaimana kita masuk dan lakukan pendampingan. Sehingga rekan-rekan semua bisa melaksanakan usahanya sesuai apa yang rekan-rekan harapkan tanpa takut memiliki masalah hukum. Saya juga titip pesan mari kita menciptakan iklim usaha yang baik," papar Sigit.

Tak lupa, Sigit juga menyinggung soal bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia. Sebab itu, Sigit juga mengajak HIPMI untuk mewujudkan SDM yang unggul. Dengan begitu, dikatakan Sigit, di tahun 2045 terwujud Indonesia tangguh, Indonesia Tumbuh dan Indonesia emas. 

"Ini harus kita lakukan agar mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dan Indonesia emas di tahun 2045. Saya mengingatkan moto HIPMI jadilah pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Jadilah pengusaha nasional yang tak hanya tangguh di dalam negeri, tapi tangguh dikawasan global, dengan tetap memiliki wawasan kebangsaan," tutup Sigit.

Comments

Popular posts from this blog

Jadwal Pelayanan SKCK di Polrestabes Surabaya

Surabaya, 15/09/17 : Selamat Pagi Mitra Humas, anda Warga Surabaya dan ingin membuat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)? Perlu anda ketahui kapan waktu dan hari Operasional Pelayanan SKCK di Polrestabes Surabaya. Berikut akan kami sampaikan jadwal pelayanan SKCK Polrestabes Surabaya berlaku mulai tanggal 5 Agustus 2017 : 1. Senin s/d Jumat 08.00 - 14.30 WIB 2. Sabtu 08.00 - 11.00 WIB. Pastikan anda membawa Persyaratan dan Kelengkapan yang dibutuhkan sebelum anda mengajukan permohonan pembuatan SKCK. Semoga informasi ini dapat membantu Mitra Humas Polri sekalian yang ingin membuat atau memperpanjang SKCKnya. Sumber : Fanpage Facebook SKCK Tabes Sby

Nomor Telpon Polsek Jajaran Polrestabes Surabaya

Surabaya, 22/09/17 : Butuh Bantuan Polisi? Hubungi Call Center Bebas Pulsa  112  yang akan terhubung langsung dengan Commad Center Kota Surabaya . Mengingat banyaknya laporan setiap harinya, terkadang anda kesulitan masuk line telpon nomor diatas. Berikut ini kami sampaikan Nomor Telpon dari 23 Polsek Jajaran Polrestabes Surabaya yang dapat membantu anda melaporkan setiap kejadian maupun membutuhkan bantuan Polisi terdekat dengan lokasi tempat tinggal anda saat ini. NOMOR TELPON KANTOR POLISI SEKTOR JAJARAN POLRESTABES SURABAYA 1. POLSEK BUBUTAN :  031-5342094 2. POLSEK BENOWO :  031-7404876 3. POLSEK DUKUH PAKIS :  031-5678145 4. POLSEK GAYUNGAN :  031-8292903 5. POLSEK GENTENG :  031-5341054 6. POLSEK GUBENG :  031-5042704 7. POLSEK JAMBANGAN :  031-8298603 8. POLSEK KARANG PILANG :  031-7663528 9. POLSEK LAKARSANTRI :  031-7413866 10. POLSEK MULYOREJO :  031-3896320 11. POLSEK PAKAL :  031-7402203 12. POLSEK RUNGKUT :  031-8700538 13. POLSEK SAWAHAN :  031-5341048

Polri Ungkap 2 Kasus Penghimpunan Dana Ilegal yang Rugikan Warga Hingga Triliunan

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan bahwa sepanjang tahun 2021 lalu, Korps Bhayangkara telah melakukan pengungkapan dua kasus tindak pidana penghimpunan dana tanpa izin atau ilegal yang merugikan masyarakat.  Sigit mengungkapkan, kasus pertama yang diungkap adalah penipuan, penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh PT. Hanson Internasional dan Koperasi Hanson Mitra Utama.  Menurut Sigit, pada perkara tersebut, pihaknya menangkap tersangka BT bersama 9 orang yang melakukan penghimpunan dana dalam bentuk medium term note/short term borrowing/ringkasan perjanjian hutang dan simpanan berjangka tanpa izin dari OJK. "Kerugian nasabah dalam kasus ini sebesar Rp6,2 triliun," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (27/1/2022). Kemudian perkara kedua, lanjut Sigit adalah pengungkapan kasus dugaan penipuan, penggelapan dan TPPU yang dilakukan oleh PT. Asuransi Kresna Life dengan tersangka i