Skip to main content

Polri Pastikan Kebutuhan Logistik dari Produk Lokal

Polri memastikan anggaran belanja untuk barang-barang di Korps Bhayangkara sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan selalu mendukung program pemerintah dalam penggunaan produk dalam negeri.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, sebagian besar kebutuhan Polri menggunakan produk dalam negeri. Menurutnya, persentase anggaran belanja yang dikeluarkan untuk produk dalam negeri mencapai 98%.

Dia menuturkan, alokasi anggaran tersebut sesuai dengan standar dari Kemenko Maritim dan Investasi. Target dari Kemenko Maritim dan Investasi untuk hal tersebut sebesar 40%.

"Sebagian besar belanja barang-barang polri menggunakan produk dalam negeri, sampai 98%. Polri menggunakan produk dalam negeri yang sesuai target dari kementerian manives kan 40% belanja barang itu harus dibelanjakan untuk produksi dalam negeri polri sudah melampaui itu," kata Dedi saat ditemui media di Kompleks Universitas Paramadina, Senin (28/3).

Dedi menjelaskan, 2% dari alokasi anggaran diperuntukkan membeli sejumlah perlengkapan di luar negeri karena belum ada produsen dalam negeri yang membuat perlengkapan tersebut. Kebutuhan yang dimaksud, yakni baju untuk tim Jibom (penjinakkan bom) dengan keamanan standar tinggi.

"Masih ada yang dibeli di luar negeri hanya 2% yang belum diproduksi di dalam negeri, yaitu peralatan jibom. Baju bom itu standar keamanan tinggi dan itu kan pengadannya untuk Gegana yang ada di Mabes Polri dan 34 provinsi di Polda," ujar Dedi.

Selain jibom, kata Dedi, masih ada Unit KBR (Kimia, Biologi, dan Radioaktif) yang memerlukan standar serupa. Sebab, baju tersebut memerlukan ketahanan radiasi yang mumpuni.

"Baju-baju yang tahan radiasi itu yang memproduksi orang-orang atau negara-negara yang pernah berurusan dengan radiasi nuklir karena ini menyangkut keselamatan tinggi anggota," ucap Dedi.

Comments

Popular posts from this blog

Jadwal Pelayanan SKCK di Polrestabes Surabaya

Surabaya, 15/09/17 : Selamat Pagi Mitra Humas, anda Warga Surabaya dan ingin membuat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)? Perlu anda ketahui kapan waktu dan hari Operasional Pelayanan SKCK di Polrestabes Surabaya. Berikut akan kami sampaikan jadwal pelayanan SKCK Polrestabes Surabaya berlaku mulai tanggal 5 Agustus 2017 : 1. Senin s/d Jumat 08.00 - 14.30 WIB 2. Sabtu 08.00 - 11.00 WIB. Pastikan anda membawa Persyaratan dan Kelengkapan yang dibutuhkan sebelum anda mengajukan permohonan pembuatan SKCK. Semoga informasi ini dapat membantu Mitra Humas Polri sekalian yang ingin membuat atau memperpanjang SKCKnya. Sumber : Fanpage Facebook SKCK Tabes Sby

Nomor Telpon Polsek Jajaran Polrestabes Surabaya

Surabaya, 22/09/17 : Butuh Bantuan Polisi? Hubungi Call Center Bebas Pulsa  112  yang akan terhubung langsung dengan Commad Center Kota Surabaya . Mengingat banyaknya laporan setiap harinya, terkadang anda kesulitan masuk line telpon nomor diatas. Berikut ini kami sampaikan Nomor Telpon dari 23 Polsek Jajaran Polrestabes Surabaya yang dapat membantu anda melaporkan setiap kejadian maupun membutuhkan bantuan Polisi terdekat dengan lokasi tempat tinggal anda saat ini. NOMOR TELPON KANTOR POLISI SEKTOR JAJARAN POLRESTABES SURABAYA 1. POLSEK BUBUTAN :  031-5342094 2. POLSEK BENOWO :  031-7404876 3. POLSEK DUKUH PAKIS :  031-5678145 4. POLSEK GAYUNGAN :  031-8292903 5. POLSEK GENTENG :  031-5341054 6. POLSEK GUBENG :  031-5042704 7. POLSEK JAMBANGAN :  031-8298603 8. POLSEK KARANG PILANG :  031-7663528 9. POLSEK LAKARSANTRI :  031-7413866 10. POLSEK MULYOREJO :  031-3896320 11. POLSEK PAKAL :  031-7402203 12. POLSEK RUNGKUT :  031-8700538 13. POLSEK SAWAHAN :  031-5341048

Polri Ungkap 2 Kasus Penghimpunan Dana Ilegal yang Rugikan Warga Hingga Triliunan

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan bahwa sepanjang tahun 2021 lalu, Korps Bhayangkara telah melakukan pengungkapan dua kasus tindak pidana penghimpunan dana tanpa izin atau ilegal yang merugikan masyarakat.  Sigit mengungkapkan, kasus pertama yang diungkap adalah penipuan, penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh PT. Hanson Internasional dan Koperasi Hanson Mitra Utama.  Menurut Sigit, pada perkara tersebut, pihaknya menangkap tersangka BT bersama 9 orang yang melakukan penghimpunan dana dalam bentuk medium term note/short term borrowing/ringkasan perjanjian hutang dan simpanan berjangka tanpa izin dari OJK. "Kerugian nasabah dalam kasus ini sebesar Rp6,2 triliun," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (27/1/2022). Kemudian perkara kedua, lanjut Sigit adalah pengungkapan kasus dugaan penipuan, penggelapan dan TPPU yang dilakukan oleh PT. Asuransi Kresna Life dengan tersangka i