Informasi Layanan Masyarakat

Jakarta — Polri tengah merumuskan ulang model serta standar pelayanan terhadap pengunjuk rasa agar lebih humanis, profesional, dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pembaruan ini dilakukan secara bertahap dan berbasis kajian multidisipliner, masukan publik, serta studi komparatif ke luar negeri. Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa seluruh pendekatan yang disusun berlandaskan visi hukum dan prinsip penghormatan terhadap hak warga negara. “Penyampaian pendapat di muka publik adalah hak konstitusional. Karena itu, pelayanan terhadap pengunjuk rasa harus kita rumuskan ulang agar lebih adaptif, humanis, dan tetap menjaga keamanan. Semua harus berbasis kajian, riset, dan masukan masyarakat,” ujarnya. Menurut Wakapolri, Polri tidak ingin terburu-buru menetapkan regulasi baru yang diberlakukan secara nasional. Proses penyusunannya tetap melibatkan koalisi masyarakat sipil, akademisi, dan ...

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menutup kegiatan apel Kasatwil tahun 2025 di Satlat Brimob, Cikeas, Jawa Barat pada Rabu 26 November 2025. Dalam amanatnya, Komjen Dedi mengatakan, apel Kasatwil bukan akhir, melainkan titik awal dari ekspektasi publik agar Polri semakin transparan, humanis, responsif, dan berpegang pada prinsip to serve and protect. "Apel Kasatwil merupakan momentum refleksi, transfer knowledge, serta evaluasi bersama atas kinerja tahun 2025 sebagai dasar peningkatan kinerja Polri ke depan," kata Dedi. Mantan Irwasum Polri ini mengatakan, Polri bukan organisasi anti kritik. Masukan dari masyarakat, akademisi, dan pemerhati menjadi dasar bagi Polri untuk berubah menjadi lebih profesional dan dipercaya publik. Untuk itu, kata Dedi, Polri mengundang seluruh pihak eksternal untuk menyampaikan saran tertulis terkait perubahan paradigma penanganan unras sebagai ruang partisipasi publik dalam penyusunan Perkap. Dedi mengatakan, Polri saat ini sedang menyus...

Jakarta - Polri mengundang Kepolisian Hong Kong (Hong Kong Police Force) sebagai salah satu pembicara dalam apel jajaran kepala satuan wilayah (Kasatwil) 2025. Hal itu dalam rangka mencari referensi model penanganan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Tanah Air. "Kita mengundang pembicara dari Kepolisian Hong Kong, terkait dengan kita ingin mencari model-model untuk penanganan aksi, khususnya terkait dengan kebebasan mengeluarkan pendapat," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mako Pusat Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Senin (24/11/2025). Jenderal Sigit menyatakan tengah berupaya mengubah pola penanganan aksi massa yang mulanya mengamankan menjadi melayani. Hal itu untuk mewujudkan kebebasan berpendapat di muka publik. "Juga bagaimana kita membedakan antara upaya kita dan mengubah doktrin kita, dari yang tadinya menjaga menjadi melayani, khusus untuk saudara-saudara kita yang melakukan atau menjalankan haknya yang diatur dalam kebebasan menge...

Jakarta - Apel Kasatwil Polri tahun 2025 turut mengundang 10 Atpol negara sahabat. Hal itu merupakan komitmen mewujudkan keamanan global.  Adapun dari 10 yang diundang, tujuh Atpol negara sahabat yang hadir yakni, Kepolisian Australia, Amerika Serikat (FBI), China, Filipina, Jepang, Malaysia dan Perancis.  Selain itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan kegiatan tersebut juga mengundang Kepolisian Hongkong. Hal itu untuk mencari model penanganan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Indonesia.  Menurut Sigit, ke depannya, Polri akan mengubah doktrin penanganan demonstrasi yang tadinya menjaga menjadi melayani. Hal ini komitmen sesuai dengan komitmen polisi yang sejak awal menjamin hak kebebasan berpendapat masyarakat.  "Di satu sisi kita juga tentunya miliki konsep dalam menghadapi rusuh massa yang tentunya apabila tidak  kita kendalikan akan berdampak stabilitas kamtibmas, terganggunya fasilitas publik, sektor ekonomi yang tentunya har...

Jakarta — Polri menampilkan peragaan lengkap konsep pelayanan unjuk rasa dalam rangka Apel Kasatwil Tahun 2025, sebagai bentuk kesiapan operasional dan penyegaran SOP dalam pengendalian massa yang lebih humanis, modern, dan berbasis hak asasi manusia. Peragaan yang dilakukan oleh Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri tersebut memperlihatkan secara utuh lima tingkatan eskalasi unjuk rasa, mulai dari situasi tertib hingga eskalasi rusuh berat, berikut langkah-langkah kepolisian yang harus dilakukan pada setiap tahap. Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Dr. Moh. Ngajib menjelaskan bahwa model pelayanan unjuk rasa ini merupakan penyempurnaan dari pola lama, dengan menekankan profesionalisme, proporsionalitas, dan penggunaan kekuatan sesuai Perkap No. 1 Tahun 2009 serta standar HAM dalam Perkap No. 8 Tahun 2009. “Peragaan ini bukan sekadar simulasi, tetapi penegasan bahwa setiap tindakan kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa harus sesuai prosedur, terukur, dan mengh...

MOJOKERTO – Suasana Aula Bhayangkara Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Timur terasa berbeda pada Selasa (25/11/2025) pagi.  Para siswa Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) Polri T.A. 2025 tampak antusias memaparkan hasil pembelajaran mereka. ​Hari itu, SPN Polda Jatim menggelar kompetisi presentasi hasil pembelajaran Live In, sebuah metode pembelajaran di mana calon anggota Polri terjun dan tinggal langsung bersama masyarakat. ​Kegiatan ini merupakan puncak dari rangkaian Latihan Kerja (Latja) dan Live In yang telah dilaksanakan pada 3 hingga 8 November 2025 lalu.  Sebelumnya, sebanyak 247 siswa disebar ke Lima Polres jajaran Polda Jatim, yakni Polres Blitar Kota, Polres Kediri, Polres Nganjuk, Polres Lamongan, dan Polres Gresik.  Selama periode tersebut, para siswa menjalani Lima hari Latja teknis kepolisian dan satu hari Live In untuk menyelami kehidupan sosial warga. ​Meski durasi Live In terbilang singkat, antusiasme para siswa dalam mempresentas...

TANJUNGPERAK - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pelabuhan Tanjung Perak melaksanakan kegiatan ramp check kendaraan bus di Terminal Wisata Religi Ampel, Jalan Pegirian, Surabaya.  Kegiatan ini digelar Satlantas Polres Pelabuhan Tanjungperak Polda Jatim dalam rangka Operasi Zebra Semeru 2025. Kasatlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Syafudin Rodji memimpin langsung ramp check melibatkan Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Selain memeriksa kondisi kendaraan, Polres Pelabuhan Tanjungperak Polda Jatim juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan pengemudi dan test urine dengan melibatkan tim medis dari Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjungperak.  Kasatlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Imam Syafudin Rodji melalui Kasi Humas Iptu Suroto, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan langkah wajib untuk menjamin keselamatan.  "Kami ingin memastikan setiap pengemudi berada dalam kondisi prima dan tidak terpengaruh zat berbahaya ketika mengemudikan bus. Keama...