Ketua Umum PP - KAMMI, Ahmad Rivai mengatakan pelaksanan pemilu tinggal 21 hari. Tentunya kata dia, pesta demokrasi ini menjadi momentum dalam menentukan pemimpin dan kualitas demokrasi. Sehingga nantinya bisa mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara yakni mewujudkan kesejahteraan umum.
"Penentuan pilihan tentunya tidak lepas dari hak independensi bagi setiap warga negara Indonesia yang didasari oleh pertimbangan-pertimbangan rasionalitas atas pilihan-pilihan politiknya. Rasionalitas politik dalam menentukan pilihan harus linear dengan penguatan kualitas demokrasi menuju demokrasi yang mapan," kata Ahmad dalam keterangannya,
Menurutnya perjalanan demokrasi di Indonesia lewat pemilu ini masih mengalami beberapa persoalan. Persoalan pertama masih kuatnya politik transaksional. Selain itu juga minimnya kesadaran masyarakat terkait dengan black campaign, polarisasi hingga produksi hoax yang semakin masif.
"Politik transaksional tidak lepas dari orientasi jangka pendek elit politik untuk mendapatkan kekuasaan politik dengan menggunakan berbagai macam cara," ujarnya.
Dirinya meminta para elit politik untuk membangun pendidikan politik yang baik buat masyarakat. Jangan sampai terjadi polarisasi yang akan menimbulkan perpecahan. Bangsa Indonesia bisa kuat saat ini karena persatuan dan kesatuan.
"Pembangunan kesadaran politik rakyat ini harus menjadi komitmen bersama para partai politik, penyelenggara pemlu dan gerakan sosial," ucapnya.
"Produksi hoax ini juga akan menyebabkan dan menajamkan polarisasi politik sebagai akibat dari fanatisme politik," tambahnya.
Sementara Ketua Umum PP - GMKI, Jefry Gultom mengatakan persoalan-persoalan yang diangkat pada diskusi tersebut sudah menjadi tanggung jawab mahasiswa dan elemen masyarakat serta kelompok gerakan sosial untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.
Pertarungan yang ditontokan kepada masyarakat pada saat ini jelang pemilu diharapkannya hanya sementara. Yang terpenting adalah kata dia keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu kata Jefry diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen untuk menjaga persatuan dan kesatuan.
"Pemilu 2024 jangan sampai meninggalkan polarisasi politik yang terus menajam yang bisa mereduksi persatuan dan kesatuan bangsa," tuturnya.
Atas persoalan-persoalan yang telah dibahas tadi, maka seluruh elemen mahasiswa yang tergabung di Organisasi Cipayung Plus di Rumah Kebangsaan deklarasi menyatakan sikap untuk mengawal pesta demokrasi yang aman dan damai dengan sikap sebagai berikut;
1. Pemilu 2024 harus dijadikan sebagai momentum Pembangunan bangsa dan negara untuk melahirkan estafet kepemimpinan nasional untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia.
2. Pemilu 2024 harus menjadi ruang pertarungan politik gagasan dengan menguatkan komitmen kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
3. Mengajak kepada seluruh elemen dan komponen kekuatan bangsa untuk bersama-sama melaksanakan pemilu 2024 dengan aman, damai, jujur, berkualitas, transparan dan demokratis.
4. Menolak segala bentuk yang berhubungan dengan Money politic, Black Campaign, isu – isu SARA, HOAX dan politik identitas yang bisa mereduksi kualitas demokrasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Mendorong netralitas TNI – POLRI dan aparatus negara lainnya untuk menjaga stabilitas politik pada momentum pemilu 2024.
6. Mendorong komitmen para calon presiden dan wakil presiden serta partai politik untuk memposisikan kaum muda bukan hanya sebagai obyek tetapi subyek politik dengan membuka ruang seluas – luasnya didalam ruang kekuasaan jika memenangkan pertarungan pemilu 2024.
Comments
Post a Comment