Skip to main content

73,8 Persen Masyarakat Puas Penyelenggaraan Mudik dari Presiden Jokowi dan Polri

Jakarta - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap penyelenggaraan dan penanganan arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 2022 yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Polri. 

Kepuasan masyarakat tersebut tergambar dalam hasil survei yang dilakukan sejak tanggal 5 hingga 10 Mei 2022, dimana 73,8 persen masyarakat Indonesia puas terhadap penanganan mudik. 

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, dalam survei itu sebanyak 61,2 persen masyarakat cukup puas dengan penyelenggaraan mudik tahun ini.

"12,6 persen sangat puas, 61,2 persen cukup puas, 6,8 persen kurang puas, 1,1 persen tidak puas sama sekali, dan 18,3 persen tidak menjawab," kata Burhanuddin dalam rilis hasil survei dalam tayangan virtual, Jakarta, Minggu (15/5/2022).

Dari hasil survei itu, alasan paling utama masyarakat puas dengan penanganan arus mudik adalah bisa berlebaran di kampung halaman sebanyak 30 persen. Lalu, 27,9 persen, warga menyebut bahagia karena bisa kembali berkumpul bersama keluarga. 

Selanjutnya, kehidupan kembali normal sebesar 17,6 persen. Kemudian, 6,2 persen warga puas akan insfratruktur dan moda transportasi yang semakin baik. Lalu, memberi manfaat perekonomian sebanyak 3,4 persen.

Selanjutnya, Lebaran menjadi lebih nikmat dirasakan oleh warga sebesar 3,4 persen. Syarat vaksinasi memberi rasa aman 1,9 persen. Kemudian menjawab lainnya sebanyak 6,4 persen dan 3,1 persen tidak menjawab. 

Burhanuddin menekankan, kepuasan masyarakat tersebut lantaran tahun ini Pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk mudik setelah dua tahun adanya larangan mudik akibat Pandemi Covid-19.

"Dukungan publik terhadap pelonggaran pembatasan pergerakan sehingga warga bisa mudik mencapai lebih dari 91.3%, dan 73.8% warga puas terhadap kinerja pemerintah dalam menangani arus mudik Lebaran tahun ini," tutur Burhanuddin. 

Dalam survei rilis ini, Indikator menggunakan metode kontak telepon kepada responden. Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone, sekitar 83% dari total populasi nasional.
Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1228 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.

Margin of error survei diperkirakan ± 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.

Comments

Popular posts from this blog

Jadwal Pelayanan SKCK di Polrestabes Surabaya

Surabaya, 15/09/17 : Selamat Pagi Mitra Humas, anda Warga Surabaya dan ingin membuat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)? Perlu anda ketahui kapan waktu dan hari Operasional Pelayanan SKCK di Polrestabes Surabaya. Berikut akan kami sampaikan jadwal pelayanan SKCK Polrestabes Surabaya berlaku mulai tanggal 5 Agustus 2017 : 1. Senin s/d Jumat 08.00 - 14.30 WIB 2. Sabtu 08.00 - 11.00 WIB. Pastikan anda membawa Persyaratan dan Kelengkapan yang dibutuhkan sebelum anda mengajukan permohonan pembuatan SKCK. Semoga informasi ini dapat membantu Mitra Humas Polri sekalian yang ingin membuat atau memperpanjang SKCKnya. Sumber : Fanpage Facebook SKCK Tabes Sby

Dirbinmas Polda Jatim Ikuti Diskusi Membangun Ekosistem Toleransi di Lingkungan Sekolah

Surabaya, Dirbinmas Polda Jatim Kombes Pol Asep Irpan Rosadi mengikuti kegiatan diskusi ahli membangun ekosistem toleran dilingkungan sekolah berbasis human security dan pencegahan kekerasan berbasis extrimisme (PVE). Kegiatan sebagai salah satu upaya dialog untuk mendorong penyusunan muatan lokal ini dilaksanakan di convention hall Harris Hotel Jl. Gubeng Surabaya, pada Kamis (27/1/2022).  Dalam forum diskusi tersebut, Dirbinmas menyampaikan bahwa pihaknya akan mencoba menguatkan pondasi untuk membuat penguatan khususnya di sekolah terkait toleransi yang berujung kepada bagaimana sekolah-sekolah, pelajar-pelajar mempunyai daya tangkal dan daya cegah terhadap paham-paham maupun sikap-sikap intoleran radikal dan terorisme. Kedepannya Polda Jatim akan bekerja sama secara nyata dengan Pemprov Jatim dan Dinas Pendidikan untuk membuat aksi nyata di beberapa sekolah yang nanti akan dimulai dulu dengan rakor. "Kami akan melibatkan seluruh kepala sekolah, forum guru untuk meme

Polri Ungkap 2 Kasus Penghimpunan Dana Ilegal yang Rugikan Warga Hingga Triliunan

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan bahwa sepanjang tahun 2021 lalu, Korps Bhayangkara telah melakukan pengungkapan dua kasus tindak pidana penghimpunan dana tanpa izin atau ilegal yang merugikan masyarakat.  Sigit mengungkapkan, kasus pertama yang diungkap adalah penipuan, penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh PT. Hanson Internasional dan Koperasi Hanson Mitra Utama.  Menurut Sigit, pada perkara tersebut, pihaknya menangkap tersangka BT bersama 9 orang yang melakukan penghimpunan dana dalam bentuk medium term note/short term borrowing/ringkasan perjanjian hutang dan simpanan berjangka tanpa izin dari OJK. "Kerugian nasabah dalam kasus ini sebesar Rp6,2 triliun," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (27/1/2022). Kemudian perkara kedua, lanjut Sigit adalah pengungkapan kasus dugaan penipuan, penggelapan dan TPPU yang dilakukan oleh PT. Asuransi Kresna Life dengan tersangka i