Skip to main content

Ketum PP GP Ansor Menilai Kenaikan BBM adalah Opsi yang Realistis

SURABAYA - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah opsi paling realistis untuk kebaikan negara dan rakyat. Hal itu diungkap oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat, GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas.

Gerakan Pemuda (GP) Ansor menilai kebijakan baru pemerintah yang menyesuaikan harga BBM per Sabtu (3/9/2022) merupakan langkah realistis yang harus diambil agar beban negara tidak kian berat.

Dengan pengurangan subsidi untuk BBM, maka keuangan negara diharapkan semakin sehat. Seperti diketahui, subsidi dan kompensasi negara untuk BBM dari APBN 2022 sudah meningkat hingga tiga kali lipat, yakni dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.

“Ansor memahami situasi ini memang tidak mudah untuk dihadapi, apalagi saat ekonomi belum benar-benar pulih akibat pandemi Covid-19. Namun kami yakin ini sejatinya adalah opsi paling realistis untuk kebaikan negara dan rakyat,” ujar Yaqut Cholil Qoumas, dikutip dari Berita Jatim, Senin (5/9/2022).

Menurut Gus Yaqut, panggilan akrabnya, kenaikan harga BBM khususnya pertalite, pertamax dan solar per hari ini adalah bentuk penyesuaian pemerintah terhadap harga minyak dunia yang kian melonjak. 

Jika hal ini tak diantisipasi dengan serius, justru dikhawatirkan akan berdampak kurang baik terhadap situasi di dalam negeri, baik ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya. 

Menurutnya, Presiden Joko Widodo pun telah menegaskan bahwa perubahan harga BBM ini adalah ikhtiar pemerintah untuk menempatkan subsidi kepada masyarakat yang lebih berhak, yakni kalangan bawah.

“Di sini jelas, di balik penyesuaian ini Ansor melihat ada komitmen kuat dari pemerintah untuk menata pos-pos subsidi yang awalnya dinikmati sekitar 70% kalangan menengah ke atas berubah untuk masyarakat bawah. Ini justru bentuk keadilan subsidi untuk rakyat,” tegasnya.

Gus Yaqut meminta agar kebijakan penyesuaian harga BBM ini benar-benar dilakukan dengan baik. Dia berharap kasus-kasus kebocoran subsidi tidak sampai terulang seperti yang selama ini terjadi.

Lebih dari itu, Ansor juga meminta agar pemerintah serius dalam mendistribusikan subsidi untuk rakyat kecil. Pengawalan dari masyarakat juga penting karena kompensasi pencabutan subsidi BBM biasanya dilakukan dalam program bantuan tunai seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan upah pekerja dan lain sebagainya.

“Pemberian kompensasi adalah sebuah keniscayaan. Namun jangan sampai program ini tidak tepat sasaran atau diselewengkan. Karena ini akan menimbulkan masalah baru sehingga rakyat gagal tersentuh dari manfaat penyesuaian subsidi itu,”pungkas Gus Yaqut. (**)

Comments

Popular posts from this blog

Jadwal Pelayanan SKCK di Polrestabes Surabaya

Surabaya, 15/09/17 : Selamat Pagi Mitra Humas, anda Warga Surabaya dan ingin membuat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)? Perlu anda ketahui kapan waktu dan hari Operasional Pelayanan SKCK di Polrestabes Surabaya. Berikut akan kami sampaikan jadwal pelayanan SKCK Polrestabes Surabaya berlaku mulai tanggal 5 Agustus 2017 : 1. Senin s/d Jumat 08.00 - 14.30 WIB 2. Sabtu 08.00 - 11.00 WIB. Pastikan anda membawa Persyaratan dan Kelengkapan yang dibutuhkan sebelum anda mengajukan permohonan pembuatan SKCK. Semoga informasi ini dapat membantu Mitra Humas Polri sekalian yang ingin membuat atau memperpanjang SKCKnya. Sumber : Fanpage Facebook SKCK Tabes Sby

Dirbinmas Polda Jatim Ikuti Diskusi Membangun Ekosistem Toleransi di Lingkungan Sekolah

Surabaya, Dirbinmas Polda Jatim Kombes Pol Asep Irpan Rosadi mengikuti kegiatan diskusi ahli membangun ekosistem toleran dilingkungan sekolah berbasis human security dan pencegahan kekerasan berbasis extrimisme (PVE). Kegiatan sebagai salah satu upaya dialog untuk mendorong penyusunan muatan lokal ini dilaksanakan di convention hall Harris Hotel Jl. Gubeng Surabaya, pada Kamis (27/1/2022).  Dalam forum diskusi tersebut, Dirbinmas menyampaikan bahwa pihaknya akan mencoba menguatkan pondasi untuk membuat penguatan khususnya di sekolah terkait toleransi yang berujung kepada bagaimana sekolah-sekolah, pelajar-pelajar mempunyai daya tangkal dan daya cegah terhadap paham-paham maupun sikap-sikap intoleran radikal dan terorisme. Kedepannya Polda Jatim akan bekerja sama secara nyata dengan Pemprov Jatim dan Dinas Pendidikan untuk membuat aksi nyata di beberapa sekolah yang nanti akan dimulai dulu dengan rakor. "Kami akan melibatkan seluruh kepala sekolah, forum guru untuk meme

Polri Ungkap 2 Kasus Penghimpunan Dana Ilegal yang Rugikan Warga Hingga Triliunan

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan bahwa sepanjang tahun 2021 lalu, Korps Bhayangkara telah melakukan pengungkapan dua kasus tindak pidana penghimpunan dana tanpa izin atau ilegal yang merugikan masyarakat.  Sigit mengungkapkan, kasus pertama yang diungkap adalah penipuan, penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh PT. Hanson Internasional dan Koperasi Hanson Mitra Utama.  Menurut Sigit, pada perkara tersebut, pihaknya menangkap tersangka BT bersama 9 orang yang melakukan penghimpunan dana dalam bentuk medium term note/short term borrowing/ringkasan perjanjian hutang dan simpanan berjangka tanpa izin dari OJK. "Kerugian nasabah dalam kasus ini sebesar Rp6,2 triliun," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (27/1/2022). Kemudian perkara kedua, lanjut Sigit adalah pengungkapan kasus dugaan penipuan, penggelapan dan TPPU yang dilakukan oleh PT. Asuransi Kresna Life dengan tersangka i